Standar Pelayanan Perdata

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Izin Kuasa Insidentil

Persyaratan: Jangka Waktu Layanan: Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap, sepanjang Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang berwenang berada di tempat dan tidak diperlukan...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Perdata

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan Pemusnahan Barang Bukti pada Tahap Penyidikan Pengadilan Negeri Limboto

Persyaratan: Jangka Waktu Layanan: Biaya/ Tarif: Produk Pelayanan: Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Pidana

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Pengesahan Kesepakatan Saksi Mahkota

Persyaratan: Jangka Waktu Layanan: Biaya/ Tarif: Produk Pelayanan: Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif

Standar pelayanan ini digunakan untuk permohonan penetapan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan berdasarkan pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif. Permohonan diajukan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Penetapan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif

Persyaratan: Jangka Waktu Layanan: Biaya/ Tarif: Produk Pelayanan: Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya untuk Pencalonan Kepala Desa

Peraturan mengenai pencalonan Kepala Desa pada umumnya menggunakan istilah “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, judul dan...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana untuk Pencalonan Perangkat Desa

Persyaratan: Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan untuk keperluan pencalonan atau seleksi Perangkat Desa. Pemohon yang pernah dipidana wajib menyampaikan keterangan secara jujur serta dokumen pendukung sesuai ketentuan...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana untuk Pencalonan Anggota DPRD/ Caleg

Layanan ini merupakan penerbitan surat keterangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan hasil pemeriksaan register dan sistem informasi perkara. Surat keterangan bukan keputusan penetapan calon dan tidak menggantikan verifikasi persyaratan...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Surat keterangan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan register dan sistem informasi perkara pada pengadilan yang berwenang. Surat keterangan tidak boleh dimaknai sebagai jaminan absolut atas seluruh riwayat pidana seseorang...

Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Hukum

22 Oktober 2026 admin

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana untuk Calon Advokat

Pelayanan ini diberikan kepada pemohon yang memerlukan surat keterangan dari pengadilan negeri untuk memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Advokat, khususnya keterangan bahwa pemohon tidak pernah dipidana karena melakukan tindak...

Baca Selengkapnya