Sabtu, 21 November 2026 - 03:28:17 WITA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo - Gorontalo 96214 | pn.limboto.400208@gmail.com

Sekilas Info
Selamat Datang

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Negeri Limboto

Kami Menolak Gratifikasi

Kami Menolak Gratifikasi

Mewujudkan Pelayanan Peradilan yang Agung dan Transparan

Pelaksanaan Uji Publik dan Penyampaian Pendapat Masyarakat Terhadap Calon Hakim

Pelaksanaan Uji Publik dan Penyampaian Pendapat Masyarakat Terhadap Calon Hakim

Beranda Prosedur Pengaduan

Prosedur Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, berikut syarat dan sata cara penyampaian pengaduan:

A.ย Penyampaian Pengaduan

     Pengaduan Dapat di sampaikan melalui:

  1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;;
  2. Layanan Pesan Singkat/SMS;
  3. Surat Elektronik (e-mail);
  4. Faksimile;
  5. Telepon;
  6. Meja Pengaduan;
  7. Surat, dan/atau;
  8. Kotak Pengaduan.

B. Tata Cara Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan

  • Dalam Hal Pengaduan Diajukan Secara Lisan
  1. Pelapor datang menghadap sendiri ke Meja Pengaduan, dengan Menunjukkan Identitas Diri;
  2. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI;
  3. Petugas Meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.
  • Dalam Hal Pengaduan Dilakukan Secara Tertulis
  1. Identitas Pelapor;
  2. Identitas Terlapor Jelas;
  3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
  5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
  • Dalam Hal Pengaduan Dilakukan Secara Elektronik
  1. Identitas Pelapor;
  2. Identitas Terlapor Jelas;
  3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;
  5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.
  • Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya
    Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format:
    nama pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

C. Hak Pelapor dan Terlapor

   Hak-hak Pelapor:

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan;
  5. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Terlapor:

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.


D. Alamat Pengiriman Pengaduan

  1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661 Jakarta Pusat 10110
  2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
    Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Cempaka Putih Timur Telp. (021) 29079177, 29079274 Jakarta Pusat 13011.
    atau kunjungi halaman ini: Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung
  3. Pengadilan Tinggi Gorontalo
    Jalan Tinaloga No. 1 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo – Telp. / Fax : (0435) 828 070
  4. Pengadilan Negeri Limboto
    Jalan Kolonel Rauf Mo’o No. 263 Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo Tel./Fax. (0435) 881 476
    Email: pengaduan.pnlimboto@gmail.com

E. Alur Pengaduan


Selengkapnya dapat dilihat melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya

PERHATIAN: 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara | Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung.
Pesan pemberitahuan status.